Jakarta, 3 September 2025 Gelombang protes besar-besaran yang melanda Indonesia sejak akhir Agustus kini menelan korban jiwa. Sedikitnya delapan orang dilaporkan tewas dan 20 orang lainnya masih hilang dalam rangkaian aksi unjuk rasa yang tersebar di puluhan provinsi.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak dilakukannya investigasi internasional atas insiden ini, menyusul laporan penggunaan kekerasan berlebihan oleh aparat dalam menghadapi demonstran. Tuntutan tersebut mencuat setelah sejumlah organisasi hak asasi manusia juga menyoroti tindakan represif aparat yang menyebabkan jatuhnya korban.
Presiden Prabowo Subianto merespons situasi dengan mengumumkan pemangkasan tunjangan anggota DPR serta pembentukan tim penyelidikan nasional. Namun langkah tersebut dinilai banyak pihak belum cukup untuk meredakan amarah publik, yang menilai akar masalah terletak pada kesenjangan sosial dan kebijakan elit politik.
Protes bermula dari penolakan terhadap tingginya tunjangan DPR yang dianggap tidak adil, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Situasi semakin memanas setelah insiden tewasnya seorang pengemudi ojek online di Jakarta yang diduga akibat tindakan aparat saat menghalau demonstran.
Hingga kini, aksi protes terus berlanjut di berbagai kota besar, dengan ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil menyuarakan tuntutan perubahan kebijakan. PBB menegaskan akan terus memantau perkembangan di Indonesia dan siap memberikan rekomendasi tindak lanjut jika kekerasan tidak segera dihentikan.
