Jakarta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan setelah muncul kasus keracunan yang dialami sejumlah penerima manfaat. Kejadian ini memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait standar keamanan pangan yang digunakan pemerintah.
Sejumlah pengamat menilai, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu bersikap lebih terbuka dan transparan dalam melakukan evaluasi program tersebut. Transparansi dianggap penting agar publik mengetahui sejauh mana kualitas bahan pangan, proses distribusi, hingga pertanggungjawaban bila terjadi masalah di lapangan.
“Pemprov harus berani membuka data evaluasi secara jelas. Hal ini menyangkut kesehatan masyarakat, jadi tidak boleh ada yang ditutupi,” ujar salah satu pengamat kebijakan publik.
Selain itu, pengamat juga menekankan perlunya peningkatan pengawasan serta standar keamanan makanan sebelum didistribusikan. Dengan begitu, kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Kasus ini menjadi perhatian karena program MBG sejatinya bertujuan meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan warga, khususnya anak-anak sekolah. Namun, insiden keracunan justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas dan pengawasan program tersebut.
