Presiden Prabowo Subianto akan menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di kediamannya, Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin, 9 Juni 2025 siang ini.
Sumber Tempo yang mengetahui agenda rapat itu mengatakan, ratas akan dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Rapat akan membahas tambang nikel di Raja Ampat. Sumber ini mengatakan, Prabowo akan menghentikan tambang nikel di Raja Ampat.
Prabowo mau setop tambang nikel,” kata sumber ini kepada Tempo, Senin, 9 Juni 2025.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan, akan mengecek lebih dahulu ada atau tidaknya ratas di Hambalang. “Saya coba cek. Saya sedang di Makkah,” kata Yusuf melalui pesan WhatsApp, Senin, 8 Juni 2025.
Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (Biro KLIK) Sunindyo Suryo Herdadi mengaku belum mengetahui adanya ratas itu. “Saya belum tahu informasi itu,” kata dia Senin, 8 Juni 2025.
Meski begitu, Prabowo yang akan mengadakan rapat terbatas dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang. Sebab, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto diagendakan mengikuti rapat dengan Prabowo di Hambalang. “Bapak akan ikut Ratas,” kata dia saat dihubungi, Senin, 9 Juni 2025.
Namun, Togar menegaskan, rapat antara Brian dengan Prabowo berbeda dengan rapat yang diikuti Menteri Bahlil, Raja Juli, dan Hanif. Rapat dilakukan terpisah. “Ratas yang dihadiri menteri berbeda. Bukan soal tambang,” kata dia.
Tempo sudah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya. Namun, ketiganya belum merespons pesan yang dikirim Tempo. Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia juga tidak memberikan respons mengenai hal ini.
Tempo juga meminta konfirmasi kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Namun, keduanya belum merespons pesan WhatsApp Tempo.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia sebelumnya menegaskan bahwa kegiatan pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, tidak berada dalam wilayah konservasi. Ia menjelaskan bahwa lokasi tambang berada di Pulau Gag, sekitar 30 hingga 40 kilometer dari Pulau Piaynemo, yang dikenal sebagai destinasi wisata utama di Raja Ampat.
“Banyak yang bilang tambang ada di Piaynemo, itu keliru. Tambangnya di Pulau Gag, cukup jauh dari sana. Saya tahu karena saya sering ke Raja Ampat,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis, Jumat, 6 Juni 2025.
Pernyataan ini disampaikan Bahlil sebagai respons atas munculnya penolakan masyarakat terhadap kegiatan tambang di wilayah tersebut. Sebagai tindak lanjut, ia memutuskan untuk menghentikan sementara operasi PT GAG Nikel mulai Kamis, 5 Juni 2025, sambil menunggu hasil verifikasi langsung di lapangan. “Untuk sementara kami hentikan sampai kami cek langsung kondisi di lapangan.”
Meskipun Bahlil menyatakan bahwa kegiatan pertambangan di Raja Ampat tidak berada di kawasan konservasi dan lokasinya berjarak sekitar 30 hingga 40 kilometer dari area pariwisata, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Feri Amsari, menilai bahwa izin tambang nikel tersebut tetap bertentangan dengan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi.
