ACEH SELATAN – Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat pada 9 Desember 2025. Ia meminta maaf setelah mendapat kritikan tajam karena pergi menunaikan ibadah Umrah saat wilayahnya dilanda banjir. Kasus ini langsung menjadi sorotan publik dan menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas kepemimpinan daerah.
Reaksi Publik
Ketidakhadiran Bupati di tengah darurat banjir memicu reaksi negatif dari berbagai pihak. Masyarakat menilai peran kepala daerah sangat krusial dalam koordinasi dan penanganan bencana.
Selain itu, pengamat politik menekankan bahwa kasus ini memperlihatkan lemahnya akuntabilitas kepemimpinan daerah.
Perjalanan Umrah
Mirwan melakukan perjalanan Umrah tanpa izin resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini memperkuat sorotan publik terhadap kepemimpinannya.
Menurut sejumlah pihak, tindakan tersebut menunjukkan lemahnya komunikasi antara pemerintah daerah dan pusat.
Janji Pemulihan
Bupati Mirwan mengakui kesalahannya. Ia berjanji segera fokus pada pemulihan dan penanganan dampak banjir di Aceh Selatan. Selain itu, ia menegaskan komitmen untuk hadir bersama warga saat menghadapi kesulitan.
Menurutnya, kehadiran pemimpin di lapangan menjadi bentuk tanggung jawab moral sekaligus politik.
Sorotan Kasus
Kasus ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan kehadiran pemimpin daerah. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemimpin lebih bertanggung jawab dalam situasi darurat.
Pengamat menilai kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pejabat publik agar tidak mengabaikan tugas utama saat bencana melanda.
Harapan Masyarakat
Warga Aceh Selatan berharap pemerintah daerah mempercepat pemulihan pasca-banjir. Mereka juga meminta agar kasus ini menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan.
Untuk konteks lebih luas, lihat juga artikel internal Banjir Aceh Selatan 2024 yang membahas dampak bencana sebelumnya.
