MEDAN – Presiden RI Prabowo Subianto resmi mengambil langkah berani untuk cabut izin PT Toba Pulp Lestari (TPL) beserta puluhan perusahaan lainnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul, S.H., M.H., menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas ketegasan pemerintah pusat tersebut pada Jumat (23/01).
Pemerintah mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan audit cepat pascabencana. Berdasarkan hasil audit, PT Toba Pulp Lestari terbukti melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan. Pelanggaran serius ini memicu terjadinya bencana banjir bandang serta tanah longsor yang merugikan masyarakat di Sumatra.
“Keputusan pemerintah untuk cabut izin PT Toba Pulp Lestari merupakan momentum krusial. Langkah ini tidak hanya memulihkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap keseriusan negara dalam melindungi warga,” ujar Lamsiang saat wawancara di Medan.
Lamsiang mengungkapkan bahwa sebelumnya ia sempat meragukan komitmen pemerintah terkait isu lingkungan. Namun, aksi nyata Presiden Prabowo ini menghapus pesimisme tersebut. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada seluruh elemen masyarakat yang selama ini konsisten menyuarakan penutupan perusahaan perusak lingkungan.
Dukungan mengalir dari berbagai pihak, mulai dari pimpinan gereja seperti Ephorus HKBP, komunitas Katolik, HKI, GKPS, hingga komunitas Muslim di Tapanuli Selatan. Lamsiang juga memuji peran aktif aktivis dari AMAN, KSPPM, akademisi, serta netizen yang terus mengawal isu ini di media sosial.
Namun demikian, Lamsiang mengingatkan bahwa pencabutan izin ini bukanlah titik akhir. “Ini adalah langkah awal bagi kita semua untuk terus mengawal pembangunan yang berkeadilan. Kita harus tetap bergandeng tangan agar kelestarian alam Sumatra tetap terjaga demi anak cucu kita
